gerTAK Blog!

December 31, 2008

Pasang Surut Pemberantasan Korupsi 2008

Filed under: Uncategorized — gertak @ 1:11 PM
 clipped from www.antara.co.id

29/12/08 20:52


Pasang Surut Pemberantasan Korupsi 2008


Oleh FX Lilik Dwi Mardjianto

Jakarta (ANTARA News) – Tindak pidana korupsi menjadi hal yang melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya pemberantasan tindak pidana

tersebut menjadi salah satu dari setumpuk agenda pemerintah.

Adakalanya, upaya tersebut berada pada puncak keberhasilan. Sayangnya, tidak jarang perjuangan itu berujung ketidakjelasan meski dana dan tenaga terlanjur dikucurkan.

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan harapan baru upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi ini telah memasuki periode kepemimpinan kedua. Periode kepemimpinan kedua yang diketuai Antasari Azhar meneruskan sejumlah program pemberantasan korupsi yang dirintis oleh periode seblumnya dibawah kepemimpinan Taufiqurahman Ruki.

Sejumlah keberhasilan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi juga merupakan tindak

lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh periode kepemimpinan pertama KPK.

Periode kedua kepemimpinan KPK menuju akhir tahun 2008 di penghujung Desember. Selama satu tahun, KPK telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam mengungkap dugaan pemberantasan korupsi.

Catatan fenomenal keberhasilan KPK adalah penangkapan sejumlah penyelenggara negara yang diduga terlibat kasus suap. Para penyelenggara negara tersebut tertangkap tangan karena diduuga menerima suap.

Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada September 2008.

Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Hariyanto menyatakan Urip terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang 660 ribu dolar AS dari Artalyta Suryani dan melakukan pemerasan sebesar Rp1 miliar terhadap mantan Kepala BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Surya Yusuf. Dalam kasus tersebut, Artalyta juga tak luput dari jerat hukum.

Kasus Urip mendapat perhatian publik lantaran menyeret dan menyebut sejumlah nama pejabat teras di Kejaksaan Agung. Akibatnya, para pejabat tersebut dicopot dari jabatan.

Selain itu, selama persidangan juga terungkap bahwa Urip menerima suap untuk melindungi kepentingan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim. Atas permintaan Artalyta, Urip mengatur penyelidikan BLBI sehingga Sjamsul tidak diperiksa oleh kejaksaan dan bebas dari jerat hukum.

Payung hukum, integritas, dan sarana yang dimiliki oleh KPK memungkinkan lembaga itu untuk melakukan operasi tertutup yang berbuah penangkapan tangan para pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang harus mananggung malu karena beberapa anggotanya ditangkap oleh KPK. Al Amien Nur Nasution dan Bulyan Royan adalah mereka yang bernasib sial.

Al Amien ditangkap di hotel Ritz Carlton Jakarta, setelah menerima sejumlah uang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Berdasarkan pengembanggan yang dilakukan oleh tim KPK, terungkap bahwa pemberian uang itu juga melibatkan para anggota DPR lain yang berkepentingan dalam proses alih fungsi hutan lindung di Bintan dan di Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sementara itu, Bulyan Royan tertangkap di sekitar pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan setelah menukarkan uang yang dia terima dari seorang pengusaha perkapalan, Dedy Suwarsono. Selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, terungkap bahwa Bulyan telah memberkaya diri sedikitnya Rp1,6 miliar dalam proyek pengadaan kapal patroli di Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Sepak terjang petugas KPK juga berhasil mengungkap penyuapan Rp500 juta yang dilakukan oleh seorang bernama Billy Sindoro terhadap Komisioner Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Mohammad Iqbal. Petugas KPK berhasil mengungkap Billy yang pernah menjadi petinggi di Grup Lippo meminta M Iqbal untuk merumuskan keputusan KPPU yang menguntungkan Grup Lippo dalam menayangkan siaran Liga Utama Inggris.
Korupsi kebijakan

Catatan akhir tahun KPK juga diwarnai prestasi pengungkapan tindak pidana korupsi yang berasal dari penyalahgunaan kewenangan serta kebijakan yang menyalahi prosedur.

Korupsi kebijakan tersebut antara lain mencuat dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar. Dana itu diduga dialirkan ke sejumlah anggota DPR untuk membahas penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pembahasan revisi UU Bank Indonesia.

Selain itu, tim KPK menduga dana tersebut digunakan untuk bantuan hukum sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia yang terjerat kasus hukum pada 2003.

Kasus dana YPPI telah menjerat mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoy Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak, mantan anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka Yandhu.

KPK juga telah menetapkan empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan, Maman H. Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin sebagai tersangka.

Berbagai bentuk korupsi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi perhatian KPK. Sebut saja dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di berbagai daerah.

Proyek yang didasari radiogram menteri dalam negeri ketika dijabat oleh Hari Sabarno itu telah menjerat sejumlah kepala daerah sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kasus itu juga menjerat mantan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi yang menandatangani radiogram proyek tersebut.

KPK juga menilisik dugaan korupsi di sejumlah instansi di tingkat pusat, seperti dugaan korupsi proyek pengadaan alat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dugaan korupsi pungutan pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia.

Selain itu, KPK juga berhasil melimpahkan sejumlah kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di sejumlah instansi dan daerah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua KPK, Antasari Azhar dalam beberapa kesempatan mengatakan, dugaan korupsi kebijakan mendapat perhatian besar. Hal itu disebabkan, kasus-kasus jenis tersebut menguras daya dan upaya petugas KPK dalam mengumpulkan alat bukti sebanyak mungkin.

“Kita tidak mengejar pengakuan, melainkan alat bukti,” kata Antasari.
Pasang surut

Nilai merah memang jarang terlihat di rapor akhir tahun kinerja KPK. Hal itu terlihat kepercayaan dan harapan besar publik yang disandarkan kepada KPK.

Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menegaskan, publik relatif lebih menaruh kepercayaan kepada KPK daripada kepada aparat penegak hukum lainnya. Publik menilai KPK cukup berhasil dalam mengungkap sejumlah dugaan korupsi.

Namun demikian, kolom nilai akhir tahun KPK tidak semuanya terisi. Hal itu disebabkan masih banyaknya sejumlah tunggakan kasus yang menjadi tanggung jawab KPK.

Sejak didirikan tahun 2003, KPK telah menampung sedikitnya 27 ribu pengaduan dari pusat dan daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu baru sekitar 10 persen yang ditangani dan ditindaklanjuti. Dari 10 persen kasus yang ditangani itu KPK sudah menyelesaikan sekitar 80 kasus korupsi.

“Memang belum banyak, kalau dihitung-hitung baru sekitar satu persennya saja yang sudah terselesaikan,” kata Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Eko Susanto Ciptadi.

Pasang surut penanganan kasus korupsi juga terjadi pada sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Salah satu contohnya adalah kasus aliran dana YPPI sebesar Rp100 miliar yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan semua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, kecuali Anwar Nasution, sebagai tersangka. Anwar yang kini menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang hadir dalam sejumlah Rapat Dewan Gubernur (RDG), termasuk RDG yang membahas pembentukan panitia sosial kemasyarakatan yang bertugas menatausahakan dana YPPI.

Selama persidangan kasus itu terungkap dana YPPI mengalir ke hampir semua anggota Komisi IX DPR pada 2003. Namun, hingga kini hanya dua anggota DPR, Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu, yang meringkuk di penjara.

KPK juga belum menjawab kegelisaahn publik tentang dugaan aliran dan YPPI kepada sejumlah aparat penegak hukum, terkait penanganan kasus BLBI yang menjerat sejumlah mantan petinggi BI.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang diduga melibatkan Hari Sabarno ketia menjabat Menteri Dalam Negeri. Untuk sementara, kasus itu hanya menjerat Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi dan sejumlah kepala daerah.

Dalam beberapa kesempatan, Anwar Nasution dan Hari Sabarno membantah terlibat dalam kasus yang sedang bergulir.

Selain itu, publik masih menanti tindak lanjut penanganan kasus pembagian ratusan cek kepada para anggota DPR beberapa saat setelah pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Kasus itu berawal dari pengakuan mantan politisi PDIP Agus Condro.

Sebelum tak terdengar kelanjutannya, Ketua KPK Antasari Azhar pernah menegaskan bahwa kasus itu telah memasuki tahap penyelidikan.

“Kami masih mendalami hal itu,” kata Antasari setiap kali ditanya oleh wartawan.

Kemudian, salah satu kasus yang pernah menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa adalah kasus penjualan aset PT Timor Putra Nasional (TPN) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pada 2003, PT Vista Bela Pratama membeli aset TPN dari BPPN dengan harga Rp445 miliar. Padahal, nilai aset itu diperkirakan mencapai Rp4,05 triliun. Dugaan pelanggaran juga diperkuat setelah tercium indikasi bahwa Vista Bella adalah perusahaan bantukan TPN untuk membeli asetnya kembali.

Awalnya, kejakasaan dan KPK sepakat untuk berbagi tugas dalam menangani kasus itu. Kejaksaan bertanggung jawab dalam mengusut kasus itu secara perdata, sedangkan KPK dari sisi pidana.

Namun demikian, dalam perkembangannya proses perdata kasus itu berujung pada perdamaian. Sedangkan pimpinan KPK cenderung tidak memberikan keterangan panjang lebar ketika dikonfirmasi tentang kasus tersebut.

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, KPK masih mencermati perdamaian penanganan kasus Vista Bela yang berujung pada penyerahan sejumlah dokumen jual beli kepada negara melalui Departemen Keuangan.

“Justru itu kita sedang periksa dan teliti dokumennya,” kata Antasari.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah tidak mau bercerita tentang kehadirannya dalam acara penyerahan dokumen tersebut. “Kita cuma hadir doang,” kata Chandra ketika ditemui di gedung DPR (11/12).

Sejumlah kasus dugaan korupsi memang masih dalam proses pengusutan. Publik harus terbiasa bersabar dalam ketidakpastian dan pintar-pintar memaknai pernyataan pimpinan KPK ketika dikonfirmasi tentang tunggakan kasus.

“Tolong beri KPK kesempatan. Kami tahu apa yang harus dilakukan,” kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam beberapa kesempatan.(*)

Sent with Clipmarks
Advertisements

Istri Munir: Putusan Bebas Muchdi Menyakitkan

Filed under: Uncategorized — gertak @ 12:59 PM
 clipped from www.antara.co.id

31/12/08 12:37


Istri Munir: Putusan Bebas Muchdi Menyakitkan



Jakarta (ANTARA News) – Suciwati, istri almarhum aktivis HAM Munir, menyatakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Muchdi Pr, sangat menyakitkan.

“Saya pikir putusan ini menyakitkan,” katanya seusai sidang putusan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, perjuangan dirinya untuk menegakkan keadilan, hasilnya dapat dibuktikan dengan putusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa Muchdi Pr.

Ia juga mempertanyakan keberadaan majelis hakim, yang salah seorang anggotanya merupakan hakim yang membebaskan Tommy Soeharto.

“Masyarakat bisa melihat majelis hakim itu tidak kredibel,” katanya.

Menurut Suciwati, putusan itu sarat dengan intervensi yang dapat ditunjukkan dengan banyaknya orang-orang pendukung Muchdi untuk mempengaruhi putusan hakim.

“Itu dibuktikan dengan orang-orang pendukung Muchdi menguasai PN Jaksel,” katanya.

Sementara Koordinator LSM Kontras, Usman Hamid, menyatakan, putusan itu tidak menyurutkan perjuangan untuk menuntut keadilan.

“Kami tidak akan menyerah,” katanya.

Dirinya belajar saat terpidana pembunuhan Munir, Pollycarpus yang dibebaskan majelis hakim PN Jakarta Pusat.

“Di PN, Pollycarpus bebas, tapi dalam PK dia divonis 20 tahun,” katanya.

Sidang kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan hari ini menetapkan vonis bebas bagi terdakwa, Muchdi Pr.

“Menyatakan Muchdi Pr tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan yang didakwakan,” kata pimpinan majelis hakim perkara tersebut, Soeharto, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mendakwa Muchdi Pr dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP.

Majelis hakim berpendapat dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP, tidak terpenuhi.

“Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan pertama tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, JPU mendakwa terdakwa dendam terhadap Munir karena terdakwa dicopot sebagai Danjen Kopassus yang dijabat hanya 52 hari saja.

Pencopotan itu terkait dengan kekritisan Munir yang mengangkat masalah kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar dari Kopassus.

Serta Munir dianggap kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen, RUU TNI dan RUU Teroris.

Dalam dakwaan juga, Muchdi Pr didakwa telah memberikan sarana untuk pembunuhan Munir, seperti, pemberian uang terhadap Pollycarpus sebesar Rp10 juta pada 10 Juni 2004, Rp2 juta sebanyak dua kali, dan Rp3 juta saat Pollycarpus diperiksa penyidik.

Hingga dengan pengangkatan terdakwa sebagai Deputi V BIN, telah memberikan peluang untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir.


Berita Sebelumnya


Sent with Clipmarks

1.113 Masjid Padang Azan 24 Jam Sambut Tahun Baru Islam

Filed under: Uncategorized — gertak @ 10:26 AM
 clipped from www.antara.co.id

29/12/08 19:42


1.113 Masjid Padang Azan 24 Jam Sambut Tahun Baru Islam


Padang (ANTARA News) – Sebanyak 1.113 masjid yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Padang mengumandangkan qamat dan azan lima kali berturut-turut selama 24 jam, untuk memeriahkan penyambutan tahun baru Islam tahun baru Islam (1 Muharram) 1430 Hijriah.

“Qamat dan azan jika dikumandangkan banyak sekali manfaatnya bagi umat yang mendengarkannya, antara lain umat Islam pasti akan ingat selalu janjinya pada Allah SWT untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu,” kata Walikota Padang, Fauzi Bahar ketika menutup secara resmi peringatan I Muharram, di Lapangan Imam Bonjol Padang, Senin sore.

Acara penutupan peringatan 1 Muharram selain dihadiri ratusan warga kota itu juga dihadiri anggota DPR RI Patrialis Akbar.

Menurut Fauzi, sebagai orang Islam, ketika mendengarkan kumandang qamat dan azan dirinya akan tersentuh dan sadar bahwa dia memiliki janji pada Allah SWT.

“Janji seorang muslim pada Allah SWT adalah kewajiban jika dikerjakan akan berpahala dan ditinggalkan akan berdosa,” katanya.

Pada kesmepatan itu ia meminta Kepala Bagian Binsos Kota Padang untuk segera

mengumpulkan pelajar SD, SLTP dan SLTA untuk mendengarkan azan, ikut sholat berjamaah serta kegiatan wirid remaja melalui program remaja masjid.

Program remaja masjid tersebut, katanya lagi, sudah mulai diberlakukan bagi Pelajar mulai tingkat SD diajarkan mengikuti perintah Allah SWT agar mereka kelak menjadi terbiasa, sekaligus bagian dari pembentukan akhlak yang baik di kalangan generasi muda.

“Generasi muda memegang peran membangun bangsa dengan baik ke depan jadi mereka juga harus dipersipakan menjadi SDM yang berkualitas, sehingga pada penghujug tahun 2008 ini Pemko Padang akan memberi sejumlah penghargaan bagi pelajar tersebut,” katanya.

Penghargaan yang diberikan tersebut, antara lain mendapat pelayanan gratis masuk objek wisata water boom, jika pelajar bisa hapal Jus Ama dan Asmaul Husna.

Untuk masuk ke objek wisata water boom -yang bakal disiapkan dalam 8 bulan- itu dikenakan karcis masuk Rp40 ribu.

“Pelajar bisa masuk water boom dua atau tiga kali sehari jika mereka hapal Jus Ama dan Asmaul Husna yang dibuktikan mereka dengan memegang kartu tanda lulus untuk dua hapalan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, hapalan Jus Ama, digelar dalam bentuk lomba dalam penghujung tahun 2008 ini dengan hadiah satu unit mobil bagi yang berhasil meraih juara pertama.

Kegiatan tersebut, tambah Fauzi, bagian dari gerakan Pemko Padang dalam memeriahkan dan memaknai tahun baru Islam yang dimulai pada 2004 membasmi togel, tahun 2005 gerakan berpakaian muslim, 2006 pemungutan zakat, dna tahun 2007 dan 2008 masing-masing subuh mubarakah dan asmaul husna.(*)


Baca Juga




Sent with Clipmarks

Pelurusan Sejarah WR Supratman Harus Dilakukan

Filed under: Uncategorized — gertak @ 10:23 AM
 clipped from www.antara.co.id

30/12/08 22:05


Pelurusan Sejarah WR Supratman Harus Dilakukan


Purworejo (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, Jawa Tengah, mengharapkan pelurusan sejarah Wage Rudolf (WR) Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sesungguhnya berasal dari Purworejo.

“Sudah kita bentuk tim untuk pelurusan sejarah WR Supratman,” kata Bupati Purworejo, Kelik Sumrahadi, dalam sambutan tertulis jumpa pers tentang pelurusan sejarah WR Supratman, yang dibacakan Wakil Bupati, Mahsun Zain, di Purworejo, Selasa.

Pengadilan Negeri (PN) Purworejo sejak sekitar satu tahun terakhir menetapkan bahwa tempat dan tanggal lahir WR Supratman di Dusun Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, pada tanggal 19 Maret 1903.

Penetapan itu mengoreksi keterangan tentang WR Supratman selama ini yang lahir di Jatinegara, Jakarta, pada tanggal 9 Maret 1903.

Ia mengatakan, surat permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir WR Supratman telah berada di Sekretariat Negara di Jakarta.

“Sebagai warga Purworejo tentu kita berharap ada pengakuan formal bahwa WR Supratman adalah putra bangsa yang lahir di Purworejo, kita juga meminta pelurusan sejarah agar anak cucu mendapatkan informasi yang benar,” katanya.

Anggota Tim Pelurusan Sejarah WR Supratman, Soekoso DM, mengatakan, selama ini Wage (sebutan untuk WR Supratman) tertulis lahir di Meester Cornelis, Jatinegara, Jakarta.

Keterangan tentang hal itu, katanya, berdasarkan pengakuan kakaknya, Roekijem Soepratijah van Eldik yang dituliskan Oerip Supardjo kepada Matumona, penulis biografi WR Supratman.

Namun, katanya, Oerip telah meralat keterangan itu dengan menyebut bahwa Wage lahir di Somongari.

Ia menjelaskan, dokumen kelahiran Wage di Jatinegara dan Arsip Nasional di Jakarta hingga saat ini tidak pernah ditemukan.

Kemungkinan, katanya, Roekijem yang bersuami orang Belanda itu merasa malu jika Wage sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, ternyata lahir di desa.

Pada sidang di PN Purworejo, tahun 1978, katanya, dua warga Somongari dihadirkan sebagai saksi kelahiran Wage yakni Amatrejo Kasum dan Martowijoyo Tepok.

Dua saksi itu, katanya, menyebut bahwa Wage lahir di desa itu pada hari Kamis Wage (Kalender Jawa). Mereka menyebut bulan dan tahun kelahiran tetapi lupa tanggalnya.

“Hingga saat ini referensi tentang asal usul Wage di Purworejo masih lengkap,” katanya.

Asisten III Sekretaris Daerah Pemkab Purworejo, Abdurrahman, mengatakan, jika pemerintah pusat menetapkan Wage berasal dari daerah itu selanjutnya pemkab setempat akan mengembangkan Desa Somongari sebagai desa wisata.

Selain itu, katanya, pemkab juga mewacanakan memindah makam Wage yang selama ini di Surabaya, Jawa Timur ke Purworejo. Wage wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 dimakamkan di Pekuburan Kapas Kampung, Jalan Kenjeran Surabaya.

“Meskipun hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dan dukungan dana yang tidak sedikit,” katanya.

Ia menyatakan keprihatinan Pemkab Purworejo atas kondisi rumah tempat wafat Wage di Jalan Mangga nomor 21 Surabaya yang terkesan tidak terurus secara baik.

“Yayasan tampaknya kurang dana, Pemkab Purworejo juga menyumbangkan anggaran untuk pendanaan operasional monumen itu,” katanya.

Cucu keponakan Wage, Suyono, mengharapkan, pemerintah serius meluruskan sejarah pencipta Indonesia Raya itu.

WR Supratman adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ayahnya bernama Jumeno Kartodikromo (tentara KNIL Belanda) dan ibunya, Siti Senen, sedangkan Roekijem adalah kakak sulung yang membawanya ke Jakarta.(*)

Sent with Clipmarks

Kalau Bush Dilempar Sepatu, JK Malah Mencopotnya

Filed under: Jusuf Kala,Uncategorized — gertak @ 9:46 AM
 clipped from www.antara.co.id

23/12/08 09:31


Kalau Bush Dilempar Sepatu, JK Malah Mencopotnya


Jakarta (ANTARA News) – Jika Presiden Amerika Serikat George W. Bush justru dilempar sepatu saat kunjungan ke Irak. Lain lagi dengan Wakil Presiden�Jusuf Kalla, meski sama-sama soal sepatu.

Namun bagi Wapres sepatu bisa menunjukkan rasa nasionalisme,sekalipun bukan dengan cara melempar ke kepala negara lain.

“Jadi mulai besok anda, para pengusaha pakai sepatu dalam negeri,” kata Wapres saat menutup Munas V Kadin di Jakarta.

Menurut Wapres, jika semua pengusaha Kadin memelopori penggunaan sepatu dalam negeri, tentu akan dahsyat hasilnya. Industri sepatu dan turunannya pasti akan berkembang pesat.

Wapres mencontohkan ketika dimulainya gerakan lepas jas dengan beralih mengenakan kemeja batik, orang pesimis.

“Sekarang kita berhasil tidak mengenakan jas, karena saya dan Presiden Yudhoyono kenakan terus batik,” kata Wapres.

Karena itu, Wapres menantang kepada para pengusaha untuk segera memulai gunakan produk dalam negeri. Wapres tidak ingin mendengar lagi pengusaha meminta insentif pajak dan sebagainya.

“Pokoknya mulai besok kita saling periksa sepatunya. Jadi nanti kalau datang ke kantor Wapres saya akan periksa sepatunya dulu,” kata Wapres yang disambut tawa.

Menurut Wapres, gerakan pakai sepatu produk dalam negeri�penting dilakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat ekonomi dalam negeri.

Dalam krisis global,katanya, yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan daya beli dalam negeri. Salah satunya melalui gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Namun, ngomong-ngomong sepatu Wapres masih produk luar negeri atau tidak.

Tidak tanggung-tanggung, saat keluar menuju mobil Wapres bersama Meneg LH Rahmat Witoelar, Ketum Apindo Sofyan Wanandi, Menperin Fahmi Idris dan Kepala BKPM M Lutfie, tiba-tiba Wapres mencopot sepatunya dan langsung diperlihatkan.

Rahmad Witoelarpun langsung menyambar sepatu Wapres. Sambil membolak-balikkan sepatu Wapres, Rahmad bersama Sofyan Wanandi geleng-geleng.

“Wah ini sih bener. Sepatu Cibaduyut (Bandung). Bener,” kata Rahmad Witoelar serius dan diulang lagi ketika ditanya wartawan.

“Sungguh saya tidak bohong, sepatu Cibaduyut,” kata Rahmad.

Nah lho. Benerkan. Yang penting contoh dari pemimpin. (*)

Sent with Clipmarks
Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.